TENGGARONG- Saat ditemui di sela-sela acara Rapat Koordinasi Bupati Dan Walikota untuk menyelenggarakan pemilu kepala daerah di Lamin Etam Propinsi Kalimantan Timur Pj Bupati Kutai Kartanegara H. Sulaiman Gafur mengatakan secara tegas diatur dalam UU No 43 tahun 1999 tentang kepegawaian negara bahwa PNS Harus netral dari semua golongan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu PNS juga di larang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ketentuan ini jelas melarang keberpihakan PNS dalam menjalankan tugasnya.Terkait dengan Pilkada Kukar tahun 2010 seorang PNS harus lah netral, dengan begitu ini menjadi keberhasilan PNs dalam mensukseskan Pilkada akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap netralitas PNS, karena itu Pilkada ini menjadi momentum bagi PNS untuk memperbaiki citra profesionalisme dan netralitas PNS serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
TENGGAROG - Persiapan Pekan Nasional (Penas) salah satunya pelaksanaan Penas Kontak Tani Nelayan Andalan ( KTNA) 2011 yang berlangsung di Kukar merupakan satu dari tiga Isu perioritas yang disampaikan Pj. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H. Sulaiman Gafur dalam Kelompok Kerja (Pokja) II Raker Gubernur Kaltim.Raker yang mengikutsertakan kurang lebih 400 orang terdiri dari unsur Bupati/Walikota, Ketua DPRD, Sekretaris Kabupaten/Kota, Muspida Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Se Kaltim, berlangsung 23 S/D 24 di Lamin Etam Kantor Gubernur Kaltim jalan Gajah Mada Samarinda (23/3) selasa kemarin, turut hadir Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta BUMN/Dunia usaha dan Perbankan Se Kaltim.
TENGGARONG - Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-60, di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kukar menggelar beberapa kegiatan, diantaranya penghijauan (penanaman pohon), pembersihan fasilitas umum (rumah ibadah) dan donor darah massal. Kegiatan tersebut telah dilakukan secara bertahap, sebelum acara punjak digelar di Halaman Kantor Sekretariat BKDH Kukar pada tanggal 31 Maret 2010 mendatang.Dikatakan Kepala Kantor Satpol PP Kukar, Kompol H Gimin Kamis (25/3) kemarin di ruang kerjanya, bahwa peringatan Satpol PP di Kukar diperingati dalam suatu upacara parade dan mengusung tema " Satpol PP siap mengawal dan mensukseskan otonomi daerah melalui optimalisasi penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat ".
TENGGARONG - Setiap elemen khususnya pada instansi Pemerintahan wajib melakukan proses lelang untuk berbagai kegiatan pengadaan maupun pelaksanaan kegiatan fisik (jasa pemborongan). Hal ini dilakukan agar tercapainya efisiensi anggaran serta kepastian hukum atas kegiatan yang dilaksanakan. Demikian dikatakan pelaksana tugas harian Asisten IV Setkab Kukar HM Sukrawardy,S ketika membuka bimbingan teknis dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah implementasi Kepres RI no 80 /2003 dilingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara kerjasama lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah LKPP RI dengan Penkab Kukar yang berlangsung di Lamin Miau Pulau Kumala Tenggarong. ( 25/3 )Perlu diketahui bersama sebagaimana data yang ada, bahwa 80% kasus-kasus yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah kasus pengadaan. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya pemahaman oknum aparatur terhadap landasan hukum dan mekanisme lelang untuk berbagai pengadaan. Maka dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Bintek Pengadaan Barang dan Jasa ini diharapkan dapat memfasilitasi aparatur yang ingin memperoleh pengetahuan tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa, agar tercipta sumber daya manusia yang professional dan berkompeten, ujar Sukrawardy
TENGGARONG - Kurang lebih 300 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara saat ini bersaing ketat dalam pertumbuhannya, kendati demikian pemerintah daerah terus memberikan pembinaan terhadap koperasi dan UKM yang ada di Kukar untuk tetap eksis.Hal tersebut diungkapkan Kabag Ekonomi H.Chairul Fadlan Rabu (24/3) lalu menjelaskan perkembangan koperasi saat kunjungan DPRD kabupaten Kendal ke Kukar. Dikatakannya bahwa pihaknya tetap memberikan pembinaan terhadap koperasi UKM, melalui kredit usaha rakyat (KUR) dengan memberikan insentif kredit lunak Rp500 juta tiap desanya.
TENGGARONG - Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kutai Kartanegara selama ini berupaya membangun kemandirian petani,sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan mereka. Demikian ditegaskan Ir Budi Baharuddin, MM yang mewakili Kepala Badan Ketahanan Pangan dan penyuluhan Kukar dalam acara syukuran kenaikan tingkat Kelompok Tani Rukun Makmur Sidodadi Kelurahan Mangkurawang dari tingkat Lanjut ketingkat Madya Kamis (25/3) kemarin.“Kita sangat bersyukur dengan adanya kenaikan tingkat dari kelas tingkat Lanjut ke tingkat Madya kelompok tani Rukun makmur ini, karena ini menunjukkan bahwa petani di kelompok ini sudah mandiri,†ucap Budi.
TENGGARONG - Tokoh Masyarakat Mangkurawang Abdul Muthalib menyambut baik atas diresmikannya kelompok tani makmur sidodadi kelurahan Mangkurawang. Menurutnya, dengan diresmikannya kelompok tani tersebut nantinya diharapkan para petani menjadi mandiri."Petani itu harus berusaha bagimana caranya agar bisa mandiri, dan jangan berharap selalu meminta bantuan terus," kata Abdul Muthalib yang juga Mantan Kepala Desa Mangkurawang dan Rapak Lambur Kamis (25/3) kemarin.Menurut Abdul Muthalib bahwa salah satu kekurangan kita sebagai petani, adalah selalu berharap minta bantuan terus kepada Pemerintah, padahal semestinya bantuan yang diberikan selama ini harus dikelola dengan baik, sehingga mampu membiayai kebutuhan. "Bukan sebaliknya, langsung dihabiskan dan minta bantuan lagi," ujarnya.
TENGGARONG – Sebanyak 150 orang peserta dari dinas / instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sejak 25 hingga 27 Maret ( selama tiga hari ) mengikuti bimbingan teknis dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang berlangsung di Lamin Miau Pulau Kumala Tenggarong. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai implementasi Kepres RI no 80 /2003 dilingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial Setkab Kukar bekerjasama dengan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah LKPP RI Jakarta . Demikian dikatakan ketua panitia pelaksana Suprianto disela – sela kegiatan tersebut. ( 25/3 ) Suprianto juga mengatakan, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan yang menentukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran dan belanja Negara. Tahap ini sangat penting manakala belanja yang dilakukan oleh pemerintah dapat diarahkan untuk membangun dunia usaha dan daya saing nasional sehingga diperlukan proses pengadaan yang terbuka, bersaing dan transparansi serta adil non diskriminatif, yang kesemuanya bermuara kepada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.
Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim
Telp: 0541-662088 ext.314
Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://prokom.kopidoni.com
Hari Ini | 25 pengunjung |
Minggu Ini | 2.815 pengunjung |
Bulan Ini | 13.541 pengunjung |
Total Pengunjung | 194.671 pengunjung |
Total Klik | 7.300.547 Kali |