PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Dewan Pengupahan Daerah Tetapkan UMK Kukar 2022 Sebesar Rp. 3.199.654,80

Ekonomi dan Pariwisata    1 minggu yang lalu   
Administrator    290 Kali

Sumber Foto: Prokom

Tenggarong - Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kukar tahun 2022 sebesar Rp. 3.199.654,80, keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat antara dewan pengupahan daerah bersama stakeholder di ruang rapat sekrataris daerah, Senin (22/11). 

 

Rapat dipimpin kepala dinas Tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) Akhmad Hardi Dwiputra, dan dihadiri Sekretaris daerah (sekda) Kukar Sunggono, Ketua Dewan Pengupahan Daerah Prof. Iskandar beserta jajarannya, OPD terkait dan para perwakilan asosiasi dan serikat pekerja. 

 

Sunggono selaku dewan pengarah mengatakan penentuan UMK ini telah dilakukan dengan perhitungan yang jelas baik metode, formulasi, indikator dan alat ukurnya, sehingga apabila sudah ditetapkan dan disepakati agar segera disosialisasikan. 

"Khususnya kepada dewan pengupahan daerah agar dapat memberikan pemahaman yang lebih simpel dan obyektif dari penghitungan yang ada, sehingga bisa dipahami, walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak" ujar Sunggono. 

 

Menurutnya besaran UMK yang ditetapkan itu telah memenuhi azas kepatutan dan kepatuhan terhadap peraturan, serta telah mempertimbangkan objektifitas. 

 

"Harapan saya apabila sudah clear, semua bisa menerima, langsung dilakukan penandatangan berita acara dan selanjutnya kami di sekretariat dearah akan segera memproses ke bagian hukum dan dibawa ke pemerintahan propinsi untuk dijadikan bagian dari keputusan penentuan upah regional provinsi," hrapnya. 

 

Sementara itu ketua dewan pengupahan daerah Prof. Iskandar mengungkapkan dari perhitungan yang dilakukan dengan indikator yang telah ditentukan didapatkan angka yang tidak jauh beda dengan angka hasil perhitungan BPS. 

"Hanya selisih nol sekian, sehingga kita putuskan perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang kita sepakati, karena yang di BPS ada dasar hukumnya" Ungkapnya. 

 

Senada dengan ketua dewan pengupahan, ka disnakertrans Akhmad Hardi Dwiputra menyebutkan UMK tahun 2022 yang ditetapkan sudah mengacu pada peraturan yang berlaku dan telah dilakukan penghitungan dengan formulasi, indikator dan alat ukur yang sudah ditentukan. 

 

"Selain pihak dewan pengupahan, disnakertrans, penghitungan UMK ini juga dilakukan oleh BPS dan semua hasilnya tidak jauh beda" Ujarnya. 

 

Ditambahkannya terjadi kenaikan UMK di Kukar pada 2022 ini dibandingkan UMK tahun 2021 yaitu Rp. 3.179.673,00

 

Ia berharap semua pihak bisa menerima ketetapan ini, walau memang belum bisa memuaskan semua pihak. 

"Kami berharap ini bisa diterima, dan akan segera kami sosialisasikan" Harapnya. 

 

Setelah besaran UMK disepakati dilanjutkan penandatanganan berita acara kesepakatan yang dilakukan para pihak, dan disaksikan sekda H. Sunggono dan ka disnakertrans Akhmad Hardi Dwiputra. 

 

Diketahui gubernur Kaltim telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim tahun 2022 sebesar Rp. 3.014.497, 22.(Prokom01).


TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://prokom.kukarkab.go.id

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini131 pengunjung
Minggu Ini1.967 pengunjung
Bulan Ini7.448 pengunjung
Total Pengunjung118.885 pengunjung
Total Klik3.021.753 Kali