TENGGARONG– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus melakukan pemantauan stok dan harga barang kebutuhan bahan pokok dipasaran jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kukar H Haryo Martani mengikuti jalannya Rakor Pengendalian Inflasi yang diikuti Kabupaten/Kota se Indonesia yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara virtual, di Ruang Vidcon Lantai 2 Kantor Bupati Kukar, Senin (5/12).

Kabupaten Kukar sendiri selalu aktif dalam penyampaian laporan tentang ketersediaan barang dan harga ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

“seperti dikatakan Mendagri dalam rakor tadi Kabupaten Kukar masih di bawah inflasinya, pada bulan November 5,37 sementara nasional 5,42 dan mengalami penurunan. Untuk Kukar masih di bawah Samarinda dan Balikpapan,” ujarnya.

Dikatakan Haryo terkait persiapan dalam menyambut Nataru hari besar keagamaan nasional Pemkab Kukar akan melakukan rapat koordinasi di Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) padd Desember ini. Untuk mengantisipasi dampak inflasi Pemkab Kukar melalui Dinas Perindag Kukar, TPID, Bulog dan Perusda Tunggang Parangan melakukan operasi pasar murah setiap minggu yang bertepatan saat Car Free Day (CFD) dengan harga di bawah harga pasar, karena harga sudah disubsidi oleh pemerintah. 

“Stok Kukar sendiri saat ini masih dalam posisi aman namun kita tetap harus waspada karena banyaknya permintaan mendekati Nataru dan cuaca yang tidak menentu di akhir tahun. Kita usahakan untuk beras tidak terjadi fluktuasi karena beras paling sensitive memacu inflasi,” ungkapnya.        

Dalam rakor tersebut Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa sesuai arahan Bapak Presiden RI, rakor harus rutin dilaksanakan setiap minggu untuk mengetahui perkembangan inflasi setiap daerah. 

"Indonesia salah satu yang mempunyai fondasi keuangan yang sangat kuat. Berkat koordinasi kerja sama yang sangat baik dari TPID, maka inflasi di Bulan November menurun menjadi 5,42 persen dari 5,71 persen di bulan Oktober,” sebutnya.

Tito meminta seluruh Pemda untuk memacu realisasi APBD. Semua anggaran belanja harus terealisasi semaksimal mungkin, begitu pula dengan APBD tidak terjadi silpa.(Prokom06)