PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Serap Aspirasi, Banggar DPRD Propinsi Kaltim Bahas Pergub 49/2020 tentang Bankeu

Ekonomi dan Pariwisata    2 minggu yang lalu   
Administrator    96 Kali

Sumber Foto: Prokom

TENGGARONG - Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Taufik Hidayat, didampingi Sekretaris Bappeda SY Vanesa Vilna menerima kunjungan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di ruang rapat lantai 2 Bappeda Kukar, Jum'at (14/2022). 

 

Ahmad Taufik mengatakan kunjungan Banggar DPRD Kaltim ini dalam rangka evaluasi kegiatan Bankeu provinsi Kaltim khususnya tahun 2021, serta menyerap aspirasi apa yang menjadi masalah dan persoalan yang terjadi di Kukar. Untuk diusahakan dan dirumuskan solusi bersama, agar di tahun 2022 bisa berjalan sesuai dengan harapan, baik provinsi maupun Kabupaten Kukar.

 

"Persoalan disini terkait Pergub nomor 49 tahun 2020 yang berkaitan dengan mekanisme bantuan keuangan yang secara teknis, dalam konteks nilai anggaran yang ditetapkan minimal Rp 2,5 miliar dan ini menjadi persoalan Kabupaten Kota di Kaltim, khususnya di Kukar, " Ujar Akhmad Taufik.

 

Akhmad Taufik menjelaskan, bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan, namun ada beberapa kegiatan anggarannya belum dibayarkan. Dan berharap bantuan DPRD Kaltim bisa menindak lanjuti kegiatan yang sudah dilaksanakan agar bisa dianggarkan di 2022 oleh pihak Pemerintah Provinsi dan bisa dibayarkan pemkab Kukar. 

 

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, kunjungan ini terkait serapan Bankeu provinsi Kaltim untuk Kukar yang penyerapannya baru 65 persen. 

 

"Kita ingin tau kendalanya ada dimana, dan tadi disampaikan kendalanya salah satunya adalah penyesuaian grouping yang dari paket kecil aspirasi masyarakat, sedangkan dari Pergub semula nilai 100 atau 200 juta itu masih bisa," jelasnya.

 

Ditambahkannya Pergub ini harus melalui proses grouping yang memakan waktu, sehingga DPA terakhir untuk Bankeu baru dikeluarkan di Bulan Agustus 2021 dan mau tidak mau pelaksanaannya menjadi lambat.

 

"Kalau ada yang bilang hal ini tidak ada kaitannya dengan Pergub tersebut saya pastikan ada, karena ini terkait dengan penyesuaian Pergub itu tadi. Dan dari hasil pertemuan ini kami sudah mendapatkan masukan dari kawan-kawan OPD dan Kabupaten terkait apa saja yang akan direvisi, contoh terkait dengan angka batasan nilai di Pergub," ungkap Muhammad Samsun.

 

Lebih lanjut Ia menuturkan Pergub tentang bantuan keuangan itu boleh dikeluarkan oleh Gubernur tapi seharusnya tidak menyebutkan angka Rp 2,5 miliar dan ini masalahnya, di daerah lain semua ada Pergub terkait Bankeu tapi tidak menyebutkan angka hanya nomenklatur untuk menyesuaikan dengan RPJMD dan RPJPD kepala daerah.

 

" Persyaratan serapan progres untuk syarat pencairan Bankeu tidak harus 80 persen, tapi kita ingin 50 sampai 75 persen boleh dicairkan, aspirasi ini akan kita sampaikan dan akan kita kaji lebih lanjut, " tuturnya.

Terkait hal ini, Samsun menjelaskan bahwa DPRD Kaltim sebelumnya bertemu dengan BPKAD Provinsi terkait dengan realisasi anggaran 2021 untuk bantuan keuangan yang penuh dengan dinamika, dan ini harus luruskan supaya kedepannya bisa lebih maksimal serapan anggarannya. (Prokom01)


TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://prokom.kukarkab.go.id

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini97 pengunjung
Minggu Ini2.078 pengunjung
Bulan Ini8.032 pengunjung
Total Pengunjung132.857 pengunjung
Total Klik3.236.766 Kali