PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Menkominfo: Berkembangnya TI Harus Dimbangi Regulasi yang Responsif

Info Nasional    8 tahun yang lalu   
   796 Kali

Sumber Foto:

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara  meyatakan berkembangnya teknologi dan informasi (TI) saat ini harus diimbangi dengan kerangka regulasi yang responsif. Hal ini agar berbagai implikasi sosial akibat perkembangan TI dapat dimitigasi dengan baik.

Pernyataan Rudiantara tersebut dikemukakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komite I DPD RI dengan Kominfo, Dewan Pers, Komisi Informasi Pusat, dan Komisi Penyiaran Indonesia, di ruang rapat Komite I DPD RI, Rabu (26/11).

Dalam RDP tersebut, Rudiantara menawarkan wacana RUU Konvergensi dalam Renstra 2015-2019 sebagai pengganti UU 36/1999 tentang Telekomunikasi, UU 32/2002 tentang Penyiaran, serta UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta Peraturan Pemerintah turunannya.

Kita akan bersama dengan KPI juga stakeholder penyiaran untuk menyusun regulasi terkait konvergensi telekomunikasi kata Rudiantara seraya menambahkan wacana yang dikemukakannya sebagai bentuk review terhadap perubahan teknologi peyiaran yang tidak bisa lagi dibendung.

Ketua DPD RI,  H. Akhmad Muqowam yang juga pemimpin RDP tersebut berjanji akan melakukan kajian lebih lanjut terkait wacana usulan Menteri Kominfo terkait RUU tentang Konvergensi.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat  Judhariksawan, menyatakan bahwa penyelenggaraan digitalisasi ini harus dapat memberikan dampak positif bagi siapapun termasuk daerah baik segi budaya ataupun nilainya.

Daerah bisa ikut merasakan perkembangan dari ekosistem  penyiaran jika lembaga penyiaran mau melaksanakan 10 persen konten local saja, kata Judhariksawan.

Judhariksawan mengakui hingga saat ini diseminasi informasi di Indonesia masih memprihatinkan. Pasalnya, masih banyak wilayah di Indonesia yang tidak terlayani informasi (blankspot area) akibat keterbatasan infrastruktur, faktor geografis, atau minusnya penyedia informasi publik.

Masyarakat di area tersebut harus berupaya dengan mempergunakan parabola, celakanya siaran itu masuk tanpa filter dan ini cenderung mengancam ketahanan Negara, pungkas Judhariksawan (Az).


TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: http://localhost:8041

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini190 pengunjung
Minggu Ini2.441 pengunjung
Bulan Ini10.161 pengunjung
Total Pengunjung253.175 pengunjung
Total Klik11.725.118 Kali