TENGGARONG – Kemenangan Koalisi Merah Putih di DPR RI mempertahankan Rancangan Undang undang Pemilihan Kepala Daerah lewat pemilihan anggota DPRD. Membuat sejumlah elemen masyarakat   di Kutai Kartanegara berang. Mereka pun turun ke jalan sambil membawa spanduk dan berorasi yang intinya menolak   pengesahan UU tersebut.   

Aksi demo elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Masyarakat Bersatu Pro Pilkada Langsung Kukar  dilakukan di depan Sekretariat  DPRD Kukar di Tenggarong Senin (29/9). Ada 7 tuntutan dari pernyataan sikap gerakan  aliansi yang dibagi bagikan ke pengguna jalan yang melewati iringan aksi demo ini. Diantaranya memohon Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Pilkada Lewat DPRD. Karena bertentangan dengan nilai nilai reformasi, otonomi daerah, HAM dan Penguatan Demokrasi Lokal.

Koordinator lapangan aksi demo Sigit Nugroho mengatakan Pilkada langsung merupakan tonggak monumental  bersejarah bagi masyarakat di Kukar. “Karena pertama kali diujicobakan di Indonesia pada 1 Juni 2005 yang ternyata memberikan dampak positif bagi penguatan demokrasi lokal. Disamping itu Pilkada langsung mampu menumbuhkan tatanan dan dan nilai nilai demokrasi lokal yang partisipatif.

Dimana masyarakat lokal langsung mengenal danmemilih pemimpinnya sendiri. “Bukan membeli kucing dalam karung,” ujarnya. Sementara orator Gerakan Aliansi warga kukar bersatu Syaifi Abdullah mengatakan UU Pilkada yang baru  dinilainya menyakiti hati rakyat. Karena merampas hak politik rakyat tanpa etika politik yang baik. “Juga  merusak tatanan demokrasi lokal yang sudah terbina dengan baik hingga  10 tahun terakhir ini,” demikian katanya. 

Aksi damai yang dilakukan ratusan pendemo diterima anggotya DPRD Kukar setelah pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kukar tentang peringatan HUT Kota Tenggarong ke 232 berakhir. Aksi Tolak pilkada mendapat pengawalan anggota Polres Kukar membuat lalu lintas kendaraan bermotor depan gedung DPRD Kukar  berjalan merayap.(hms-di01)