PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Hadiri Ramah Tamah DPD RI, Wiyono Kembali Sampaikan Dua Hal Terkait RUU IKN

Pemerintahan Kukar    11 bulan yang lalu   
Administrator    116 Kali

Sumber Foto: prokom

TENGGARONG - Pelaksana tugas (Plt) Asisten II Setkab Kutai Kartanegara (Kukar) Wiyono menghadiri undangan malam ramah tamah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI dengan Pemprov Kaltim, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), Pemkot Balikpapan, dan Pemkab Kukar di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Minggu (28/11) malam. 

 

Kabag Pemerintahan Setkab Kukar Riyanto, Camat Samboja Baharuddin serta perwakilan OPD terkait turut mendampingi Wiyono pada malam itu. 

 

Agendanya diawali dengan jamuan makan malam bersama Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, Ketua Komite I Fachrul Razi beserta wakil-wakilnya yakni Filep Wamafma, Fernando Sinaga, dan Ahmad Bastian SY serta sejumlah anggota DPD lainnya. 

 

Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke titik nol calon Ibu Kota Negara (IKN) di Sepaku, PPU. Semua ini dilakukan DPD RI untuk memastikan langsung dimana titik lokasi IKN, mencari saran masukan serta menggali informasi-informasi data dari daerah kabupaten/kota termasuk Pemprov Kaltim sebagai bahan data bagi DPD dalam upaya penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN. 

 

"Apabila RUU IKN ini cepat selesai, tentunya Kukar akan mendapatkan dampak yang cukup positif. Namun kami juga berharap, jangan sampai nantinya RUU IKN ini kemudian meminggirkan Kukar dan justru Kukar hanya sebagai penonton," harap Wiyono. 

 

Pemkab Kukar ingin agar Kukar menjadi mitra IKN nantinya. Ada dua hal yang menurut Wiyono perlu disampaikan pada kesempatan itu. Pertama, mengingatkan kembali di dalam pasal 7 RUU IKN itu hanya mengatur soal Rencana Induk IKN. Kukar ingin itu disertai dengan rencana induk daerah di sekitar wilayah IKN itu. 

 

"Karena jangan sampai di IKN saja yang dibangun tetapi disekitar IKN tidak dibangun," ucapnya.

 

Kedua, sebagian wilayah Kukar yang masuk ke IKN menyebabkan bakal berkurangnya pemasukan dari sektor ekstraktif. Kukar berharap itu tidak menyebabkan kurangnya pemasukan terhadap kas daerah. 

 

"Karena itu, ada kompensasi bagi pemerintah pusat terkait dengan hilangnya beberapa potensi sumber penerimaan kita dari Dana Bagi Hasil (DBH) khususnya," tegas Wiyono. (prokom05)


TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: http://localhost:8041

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini157 pengunjung
Minggu Ini2.456 pengunjung
Bulan Ini9.947 pengunjung
Total Pengunjung252.055 pengunjung
Total Klik11.663.405 Kali