TENGGARONG – Dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang proses perencanaan pembangunan daerah, Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Konsultasi Publik terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 berlangsung di Ruang Serbaguna Bappeda, Tenggarong, Rabu (12/2).

Kegiatan yang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Organisasi Kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan lainnya, dibuka oleh Bupati Kukar Edi Damansyah ditandai dengan diskusi publik yang dipandu oleh Dr Sabran.

“Adanya konsultasi publik terkait RKPD Tahun 2021 ini diharapkan peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang matang pada tahun 2021,” kata Edi Damansyah.

Menurut Edi, melalui forum diskusi publik dapat memberikan akses bagi semua masyarakat untuk memahami dan mempelajari secara luas arah kebijakan pembangunan di Kukar.

“Ya, masih banyak yang harus kita benahi dan secara bertahap dapat mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Untuk itu peran serta masyarakat melalui masukan dan gagasannya sangat diharapkan menjadi bahan prioritas pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Wiyono mengatakan forum konsultasi publik dilaksanakan dalam rangka mengapresiasi masukan dan saran para pemangku kepentingan terhadap rencana awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan pendekatan partisipatif dan teknokratik.

“Tujuannya sendiri untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah tahun 2021,” katanya.

Sementara output dari forum konsultasi publik adalah masukan dan saran dari stakeholder, berita acara hasil konsultasi publik hingga pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) tahun 2021.

“Temanya sendiri yakni pemantapan transformasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meliputi penyelenggaraan reformasi birokrasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, integrasi data dan layanan publik berbasis teknologi dan informasi. Kemudian pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas layanan dasar dan penurunan kemiskinan, hingga peningkatan nilai tambah perekonomian daerah melalui pertanian, pariwisata dan peningkatan konektivitas antar wilayah,” demikian katanya. (dokpim1)