PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Tiga Pokok Respon Pemkab Kukar Terhadap RUU IKN, Salah Satunya Kompensasi Fiskal Berkurangnya DBH

Pemerintahan Kukar    1 minggu yang lalu   
Administrator    117 Kali

Sumber Foto: Prokom

JAKARTA - Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan tiga pokok respon Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terhadap RUU Ibu Kota Negara (IKN) yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B DPD RI Lantai 2 Jakarta Pusat, Selasa (23/11/21).

 

Edi Damansyah, didampingi Kepala Bappeda Kukar Wiyono, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kukar Setianto Aji Nugroho, dan Kabid Tata Ruang Edi Santoso merincikan bahwasanya sangat mendukung pembangunan IKN secara terintegrasi. 

 

Pertama, perumusan kompensasi fiskal sebagai respon dampak berkurangnya DBH SDA dan menempatkan Kukar sebagai daerah mitra pembangunan IKN. Sehingga rencana induk IKN tidak hanya berbicara pada kawasan IKN semata.

 

"Berdasarkan penghitungan, Pemkab Kukar menyarankan agar perhitungan kapasitas fiskal pada kabupaten Kukar didesain dengan formula tersendiri dengan prinsip adil dan tidak merugikan pembangunan Kukar dalam jangka pendek dan panjang," ujarnya.

 

Kedua, Edi menyampaikan agar Kukar diperhatikan sebagai pusat pertanian dalam arti luas, wilayah konservasi hutan, dan budaya pada penyusunan rencana induk IKN. Sehingga fokus pembangunan Kukar sebagai mitra IKN adalah menjadi pusat ketahanan pangan kawasan IKN, penopang daya dukung lingkungan kawasan IKN, pusat pendidikan dan pelestarian budaya. 

 

"Dalam hal mempertahankan kawasan hutan terdapat penduduk yang menggantungkan kehidupannya di wilayah hutan, sehingga diperlukan desain penguatan ekonomi masyarakat di sekitar hutan secara berkeadilan, dalam perspektif produktif dan ramah lingkungan," ucapnya..

 

Ketiga, pelaksanaan pembatasan pengalihan hak atas tanah tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak keperdataan terhadap kepemilikan tanah. Pemilik yang ingin menjual tanahnya tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanah, namun dengan ketentuan bahwa pihak sebagai pembeli tanahnya terbatas pada Pemerintah pusat, termasuk didalamnya adalah otorita IKN.

 

"Pemkab Kukar mengharapkan agar pemaknaan pasal harus ditulis secara tegas, agar masyarakat dapat memahami dengan baik dalam proses pengalihan hak atas tanah yang dimiliki," harapnya.   

 

Pada rapat tersebut juga menghadirkan Kepala Bappeda Provinsi Kaltim HM Aswin sebagai Perwakilan Gubernur Kaltim Isran Noor, Plt Sekda PPU Muliadi mewakili Bupati PPU untuk memberikan pendapat pada rencana RUU IKN.

 

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI H Fachrul Razi dan beralih ke Wakil Ketua II Fernando Sinaga. Kesimpulan rapat yang disampaikan Fernando Sinaga tersebut, menyebutkan beberapa keputusan, diantaranya dalam pembahasan tripartit RUU tentang IKN Komite I akan mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji lebih lanjut terkait struktur kelembagaan, kewenangan dan wilayah administrasi Pemerintahan IKN. Komite I juga mendorong pemerintah agar dalam menyusun Induk IKN tidak hanya berfokus pada kawasan inti dan pengembangan IKN, namun menyertakan daerah sekitar sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan IKN yang dijalankan secara kolaboratif dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pusat. Komite I akan mendesak Pemerintah untuk mengoptimalkan keterlibatan Pemda dalam perencanaan dan pembangunan IKN agar memberikan dampak sebesar - besarnya bagi masyarakat di daerah dan Komite I akan mendorong Pemerintah untuk memastikan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya yang berkeadilan dan berkesejahteraan bagi masyarakat yang ada sebagai mitra Pemerintah Pusat.    

 

Dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh anggota Komite I DPD RI secara Online dan Offline yang sempat memberikan pendapatnya, diantaranya Agustin Teras Narang dari DPD Kalteng, H Nanang Sulaiman DPD Kaltim dan Abraham Liyanto DPD NTT. (Prokom06)


TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://prokom.kukarkab.go.id

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini126 pengunjung
Minggu Ini1.962 pengunjung
Bulan Ini7.443 pengunjung
Total Pengunjung118.880 pengunjung
Total Klik3.021.719 Kali