TENGGARONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara tahun ini bertekad akan menghasilkan sedikitnya 31 Peraturan Daerah (Perda). Hal itu terungkap dalam  rencana Program Legislasi Daerah (Proglegda) yang disepakati anggota dewan saat Rapat Paripurna (Rapar) III dipimpin ketua dewan Ir Awang Yacoub Luthman MM Kamis malam (24/1) lalu di Tenggarong.

Rapat yang dihadiri 17 dari 35 anggota dewan itu dihadiri Wakil Bupati HM Ghufron Yusuf SH MM, unsur forum koordinasi daerah dan pimpinan SKPD. Ke 31 rencana produk hukum daerah tersebut sebagian besar diajukan  sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kukar dan beberapa sisanya adalah inisiatif dewan. Sebelum Proglegda 2013 ditetapkan  anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Kukar Firnadi Ikhsan Spi menyampaikan laporannya. Dikatakan pembahasan Prolegda 2013 pihaknya bekerjasama dengan Bagian Hukum Pemkab Kukar dan instansi terkait di Tingkat Kabupaten, Provinsi Kaltim hingga pemerintah pusat. “Sehingga akhirnya menghasilkan 31 Rancangan Prolegda Kukar 2013,” ujarnya. Menurutnya  mekanisme  pembuatan Prolegda itu didasarkan pada azas perundang undang yang baik dan benar. Diantaranya penyusunana naskah akademik,  dan harmonisasi Raperda itu sendiri, sehingga ke depannya bermanfaat bagi semua pihak dan masyarakat di Kukar. Dikatakan diantara  31 Raperda yang terangkum di  Prolegda Kukar terdapat Raperda  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 dan APBD Perubahannya. Kemudian Raperda Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat dan Raperda Mutasi Kendaraan Bermotor di Kukar. Sementara itu Bupati dalam sambutannya dibacakan  HM Ghufron Yusuf mengatakan   Prolegda merupakan instrumen pembentukan produk hukum daerah yang disusun terencana, terpadu dan sistematis. “Prolegda juga merupakan perwujudan  sistem hukum nasional,” katanya. Menurutnya Prolegda akan maksimal  jika fungsi legislasi, Penganggaran dan Pengawasan dari dewan berjalan baik pula. Karena produk hukum daerah akan menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, tranparansi dan kontrol publik  sehingga tercipta sistem pemerintahan yang baik di daerah ini.  Bupati Kukar dan jajarannya   menyampaikan  penghargaan kepada semua pihak terkait sehingga Prolegda Kukar 2013 ini dapat disahkan menjadi ketetapan dewan. Rapar di akhiri dengan penanda tanganan dokumen  berita acara pengesahan Prolegda 2013 oleh Ketua DPRD Awang Yacoub Luthman dan Wakilnya Guntur SSos serta Wabup HM Ghufron Yusuf. Sedang Balegda DPRD Kukar beranggotakan 10 orang diketuai  Abdul Rachman SAg dari Fraksi Golkar.(hmp4)