Hal tersebut berangkat dari fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara dengan pembajakan terbesar. Tingginya tingkat pembajakan itu menjadikan Indonesia diusulkan oleh International Intellectual Property Alliance (IIPA) kepada United State Trade of Representative (USTR) masuk kembali dalam prioritas untuk diawasi (priority watch list). Itu berarti, Indonesia akan kehilangan fasilitas Generalized System of Preference (GSP), yaitu fasilitas khusus untuk negara berkembang berupa pembebasan tarif dalam pelaksanaan ekspor.Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegaran (Kukar), M. Indra kebijakan program IGOS akan efektif bila didukung oleh berbagai elemen masyarakat sehingga perlu ditingkatkan kesadaran semua pihak untuk mengurangi dan memberantas pembajakan software dalam rangka ratifikasi HKI. Program IGOS yang dicanangkan oleh Kementerian Riset Teknologi Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu alternatif rasional saat ini untuk meningkatkan akselerasi penggunaan Open Source Software (OSS) di Indonesia.”Keberhasilan program IGOS, dengan adanya batasan kerangka waktu yang cukup singkat, memerlukan sumber daya yang cukup, komitmen bersama, dan goodwill dari para pemimpin (pemerintah dan swasta),” harap Indra.Oleh karena itu untuk mendukung Gerakan Nasional IGOS, Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagai salah satu anggota Tim Implementasi Open Source Indonesia (TIOSI) bekerja sama dengan Diskominfo Kukar, Senin (9/11) mendatang akan menggelar kegiatan Sosialisasi Implementasi IGOS.Kegiatan akan dilanjutkan dengan Training for Trainers (TOT) dan Pelatihan Open Source Software (OSS) yang diselenggarakan mulai tanggal 12-13 November 2009 di Diskominfo Kukar. Selanjutnya Indra menjelaskan bahwa peserta pelatihan adalah wakil dari pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, ditambah dengan peserta dari Dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga mencapai jumlah 50 peserta.”Hal ini tentunya merupakan suatu kebanggaan dan penghargaan bagi kami tentunya bahwa kegiatan Pelatihan dapat dilaksanakan di Tenggarong.” ungkapnya.Pelatihan tersebut akan memberikan materi/informasi tentang pengetahuan OSS, dasar-dasar linux dan aplikasi perkantoran OpenOffice untuk mempercepat kegiatan migrasi software legal berbasis OSS khususnya di lingkungan instansi pemerintah. (hmp03)