Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh para Bupati/Walikota se-Kaltim, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia, Kepala Rektor Perguruan Tinggi, Unsur Forum Koordinasi Daerah dan undangan lainnya. Sebelumnya Menhum& Ham Patrialis Akbar menandatangi MoU Pelayanan Informasi serta Konsultasi Hukum dan Ham, dilanjutkan Gubernur Kaltim DR Awang Faroek Ishak, dan diikuti seluruh Bupati/Walikota se-Kaltim termasuk Bupati Kukar Rita Widyasari. Dilanjutkan dengan pemberian penghargaan dimulai dari Desa Sadar Hukum tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Kaltim, dukungan sarana pendukung Rumah Tahanan Negara (RTN) termasuk dalam hal ini Bupati Rita Widyasari menerima piagam penghargaan Menhum & Ham nomor. M.HH-08.KP.07.05 Tahun 2011 atas dukungan sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menyangkut sarana pendukung warga binaan pemasyarakatan RTN di Tenggarong. "Terimakasih atas penghargaan yang diberikan ini, semoga hal ini akan terus menjadi motivasi bagi kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum & HAM. Serta mendukung sarana dan prasarana warga binaan pemasyarakatan rumah tahanan negara di Tenggarong," kata Rita seraya berjabat tangan dengan Menteri Hukum dan HAM disaksikan Gubernur Awang Faroek Ishak. Pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dilingkungan provinsi Kaltim yakni ada 12 Kabupaten/Kota yang mendapatkan piagam penghargaan. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan pemberian penghargaan tersebut merupakan apresiasi kepada semua kabupaten/kota yang telah mendukung baik sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia dilingkungan pemerintah provinsi Kaltim. "Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang telah melakukan kerjasama yang baik dalam membangun negara, yakni memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah dalam bentuk penyediaan lahan dan bantuan sarana prasarana. Oleh karenanya dalam rangka terjalinnya kerjasama dan koordinasi yang baik maka dipandang perlu kepada pemerintah daerah diberikan penghargaan," kata Patrialis Akbar. Setelah itu dilanjutkan dengan simulasi video conference dan teleconferece antar kepala lembaga pemasyarakatan diantaranya, Balikpapan, Tarakan dan lainnya langsung dengan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar disaksikan Gubernur, Bupati/Walikota se-Kaltim. Dalam teleconference Patrialis menayanakan jumlah dan kapasitas rutan dimasing-masing kabupaten/kota. Rata-rata semunya masih memperihatinkan dan melebihi kapasitas. Patrialis meminta kepada semua Ka Lapas, agar benar-benar memberikan pelayanan terbaik kepada para tahanan, baik itu menyangkut hak dan kewajibannya. "Kalau ada yang sakit segera bawa ke rumah sakit terdekat, dan semua warga binaan sudah mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari negara. Termasuk dalam pemberian pembebasan bersyarat tidak boleh terlambat melainkan harus tepat waktu," pinta Patrialis mengakhiri. (hmp04)