PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Dewan Riset Daerah Kutai Kartanegara Gelar Rapat Kerja Dengan DInas Instansi

Pemerintahan    12 tahun yang lalu   
Noviyanto Rahmadi    1276 Kali

Sumber Foto:

Agenda Riset Daerah ini dapat dijalankan dan akan menjadi referensi bagi para peneliti, akademisi, birokrasi, praktisi maupun pengambil kebijakan dalam rangka memberi arah bagi penyusunan program penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tambahnya.Dalam rapat kerja tersebut bertindak selaku narasumber adalah masing-masing Komisi Teknis DRD, yang terdiri dari Komisi Ketahanan Pangan disampaikan oleh Dr. Ir. Suyadi, MS; Komisi Ekonomi Kerakyatan disampaikan oleh Prof. Iskandar, MSi, Komisi SDM disampaikan oleh Prof. Dwi Nugroho, Komisi Pemerintahan, Hukum dan HAM disampaikan oleh Ivan Zairani Lisi, M.Hum, Komisi Energi Baru dan Terbarui disampaikan oleh Moh. Fadli, SP, MP, Komisi Teknologi dan Manajemen Transfortasi disampaikan oleh A. Ali Syahbandar, ST, MAP. dan Komisi Teknologi Komunikasi disampaikan oleh Hifsi. G. Fachrannas, ST, MSi.Dalam uraiannya, Komtek Ketahanan Pangan menyatakan bahwa peran ketahanan pangan sangat penting artinya dalam bagi ketahanan suatu negara. Apabila kebutuhan pangan tidak terpenuhi, akan menciptakan kondisi yang tidak stabil dan mendorong orang bertindak irrasional. Contoh lain runtuhnya kejayaan negara adikuasa Uni Soviet bukan disebabkan kekalahan dalam perang nuklir, melainkan karena kegagalan panen gandum selama 3 kali berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pangan adalah masalah nasional dan internasional. Oleh karena itu Komtek Ketahanan Pangan meminta agar masalah ketahanan pangan di Kab. Kutai Kartanegara mendapat perhatian serius dari pemkab Kutai Kartengara. Berberapa strategi yang perlu di tempuh antara lain adalah membuat kebijakan ketahanan pangan dengan landasan hukum berupa perda, mengembangkan daerah-daerah yang menjadi sentra pangan dan perlu adanya kebijakan insentif bagi petani.Dari Bidang Ekonomi dan Kerakyatan, ada beberapa prioritas utama dalam penelitian dan pengembangan ekonomi kerakyatan antara lain : penyusunan database ekonomi kerakyatan, penyusunan strategi pembangunan ekonomi kerakyatan, mencari peluang usaha masyarakat sesuai dengan kapasitas dan resource yang ada dan mengembangkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat dengan prinsip keadilan. Apabila dilihat dari data persentasi distribusi PDRB maka sektor pertambangan menjadi gantungan ekonomi dari Kabupaten Kutai kartanegara. Seharusnya dalam kurun waktu lima tahun kedepan peran sektor pertambangan seharusnya sudah dikurangi dan diganti oleh sektor pertanian secara luas dan sektor –sektor tersier. Untuk perlu memberdayakan pada sektor-sektor tersebut hingga mampu berproduksi secara maksimal.Sedangkan pada kebijakan teknis Teknologi Infomatika, saat ini telah dikembangkan sistem penataan keuangan daerah dengan memanfaatkan sistem teknologi informatika, sehingga dapat memangkas waktu proses penyusunan anggaran dengan menghemat waktu selama 6 bulan. Untuk itu perlu dukungan dari berbagai pihak sebagai upaya mengembangkan kebijakan pada bidang tersebut.Dalam rapat kerja tersebut perwakilan Dinas/Instansi menanggapi materi yang disampaikan oleh Narasumber antara lain dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan misalnya menyatakan bahwa pembangunan disektor pertanian telah berjlan cukup baik, bahkan dalam Tahun Anggaran telah cukup meningkat secara signifikan Namun demikian perlu adanya dukungan infrastrutur yang memadai agar arus pemasaran dapat berjalan lancar dan pembinaan petani dapat berjalan secara intensif. Sedangkan perwakilan dari dinas pertenakan bahwa pembangunan disektor pertanian dalam arti luas perlu dukungaaran Anggaran yang cukup sehingga mampu berperan secara optimal.Hasil rapat kerja dengan SKPD ini mengasilkan kesimpulan antara lain ; perlu adanya perhatian serius untuk mengembangkan sektor pertanian secara luas dengan meningkatkan anggaran melalui APBD, perlu adanya kerjasama dan meningkatkan jalinan kerjasama yang lebih erat antara DRD dengan SKPD, dan diharapkan oleh SKPD untuk membuat rekomendasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartaenagra terkait permaslahan-permasalahan pertanian secara luas, pertambangan, diregulasi anggaran dan permaslahan aktual lainnya. ( HMP 04 )

TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://prokom.kukarkab.go.id

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini73 pengunjung
Minggu Ini1.260 pengunjung
Bulan Ini5.022 pengunjung
Total Pengunjung78.269 pengunjung
Total Klik2.082.135 Kali