PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Edi Buka Sosialisasi Dana Desa

Pemerintahan    3 tahun yang lalu   
   309 Kali

Sumber Foto:

TENGGARONG - Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar)  Edi Damansyah membuka Sosialisasi Dana Desa dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) kepada para kepala desa Se Kukar di Aula Kantor Kejaksaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis(24/08/2017)
 
Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Kukar Kasmin, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Timur Miden Sihombing, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adinur.
 
Wabup Kukar Edi Damansyah mengatakan   tujuan dari pengawalan keuangan desa untuk memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintah (kabupaten, kecamatan, dan desa).
 
Selain itu pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan.
 
Saat ini tambah Edi, program yang telah dilaksanakan adalah Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Prov. Kaltim. Peserta Bimtek terdiri dari  aparatur pemerintahan desa dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait (Inspektorat, BPKAD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dalam rangka internalisasi, persamaan persepsi dan sinkronisasi implementasi SISKEUDES
 
Edi juga mengatakan bahwa begitu besar kewenangan yang diterima oleh pemerintah desa tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar juga. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 
“Patuhi seluruh peraturan tentang pengelolaan keuangan desa dengan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun, serta menghindari pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari” imbuhnya.
 
Dia berharap dukungan dan pendampingan dari TP4D Kejari Kukar untuk membantu pemerintah desa dalam mengawal dan mengamankan program-program pembangunan desa yang bersumber dari APBN (DD) maupun APBD (ADD).
 
Sementara itu Kepala Kejari Kasmin  mengatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa di dasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. Kebutuhan prioritas dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
 
Kasmin juga menambahkan bahwa Kewenangan desa dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan  lokal berskala desa, partisipatif dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat. Swakelola dan berbasis sumber daya desa dengan mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan  sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa, dan kearifan lokal, serta tipologi desa dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan.(medsi03)

TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://prokom.kukarkab.go.id

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini96 pengunjung
Minggu Ini1.112 pengunjung
Bulan Ini4.797 pengunjung
Total Pengunjung75.389 pengunjung
Total Klik1.979.249 Kali