TENGGARONG – Jika anggota legislatif tidak mendukung  kesejahteraan PNS,  16.327 anggota  Korps Pegawai RI (Korpri) Kutai Kartanegara akan  menduduki gedung DPRD. Ancaman tersebut berkaitan dengan masih rendah tingkat kesejahteraan PNS Kukar dibanding rekan mereka di Kabupaten/Kota se Kaltim.

Demikian  diungkapkan Ketua  Korpri Kukar Edi Damansah usai dikukuhkan sebagai Ketua Korpri Antar Waktu priode 2010 – 2015 menggantikan Ketua lama Dr  Haryanto Bahrul yang lengser karena   pensiun.  Pengukuhan Edi Damansah sebagai Ketua Korpri  di Pendopo Bupati Kamis (27/6) kemarin dilakukan Wakil Ketua Korpri Provinsi Kaltim Rusmadi. Ditandai  penyerahan petaka Korpri Kukar dari Ketua lama Dr HAP Haryanto Bahrul kepada Wakil Ketua Korpri Kaltim. Selanjutnya Rusmadi menyerahkannya  kepada Ketua yang baru Edi Damansah. Disaksikan Wakil Bupati HM Ghufron Yusuf SH, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten, Kepala SKPD dan Pengurus Korpri Kukar dan Kaltim.  

Menurut  Daman - begitu Edi Damansah  biasa disapa – bahwa   tingkat kesejahteraan PNS di Kukar masih rendah jika dibanding Kabupaten/Kota se Kaltim. Menurutnya untuk memperjuangan kesejahteraan PNS harus diawali dengan komitmen dan kemauan bersama untuk melakukan perubahan sikap. Yaitu memperbaiki kinerja PNS dari yang selama ini lamban dan kurang responsip menjadi lebih tanggap. Dengan semakin professionalnya PNS berdampak langsung pada kinerja Pemkab yang lebih baik di masa mendatang. Dikatakan tekad  untuk melakukan perubahan kinerja PNS sudah disampaikan ke Bupati dan Wakil Bupati hingga  ke anggota DPRD. Jika  peningkatan kinerja Pemkab  sudah baik maka menjadi dasar perjuangan  untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.  Jika nanti kinerja PNS Kukar  menjadi lebih baik, namun anggota dewan tidak mengkomodir peningkatan kesejahteraannya maka kami akan mogok. “Saya akan  menurunkan 16 ribu lebih anggota Korpri untuk menduduki  gedung DPRD,” ujarnya.

Dikata  3 unsur yang perlu dibenahi  memperbaiki kinerja Pemkab. Pertama bagaimana memperbaiki kualitas pertanggung jawaban keuangan. Kedua memperbaiki akuntabilitas kinerja PNS dan ketiga memperbaiki laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Belum maksimalnya ketiga unsur ini berakibat pada opini  BPK bahwa Pemkab Kukar dalam kinerjanya masih disclaimer,” tandasnya. Contohnya untuk Laporan Kinerja Pemerintahan (Lakip) Kukar masih di posisi D atau skornya 23. Sedang  untuk Laporan Pertanggung jawaban Pemda (LPPD) masih di urutan ke 11 dari Kabupaten /Kota se Kaltim.  

Sementara Bupati diwakili Wabup Ghufron Yusuf mendukung penuh upaya peningkatan kesejahteraan  anggota Korpri. "Asal anggota Korpri mampu menunjukkan kinerja maupun profesionalisme," katanya. Sementara  Wakil Ketua Korpri Kaltim Rusmadi  menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua Korpri yang baru dan kepada Ketua lama diucapkan  terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya. “Semoga  serah terima dan pengukuhan jabatan ini membawa angin segar bagi  kinerja PNS di Kukar,” demikian tandasnya.