Adapun peserta yang mengikuti acara tersebut berjumlah 34 orang dan  masing-masing berasal dari  daerah, samboja 21 orang, sanga-sanga 5 orang,dan muara jawa 8 orang. Ir Gunadi Irianto selaku ketua panitia menyampaikan, bahwa pemerintah di tahun ini kembali menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai akibat dari kenaikan harga minyak mentah di pasaran internasional. sehingga kenaikan ini berdampak pada harga kebutuhan pokok sehari-hari, yang berpengaruh besar terhadap daya beli masyarakat khususnya penduduk miskin.

Lebih lanjut dikatakan, dengan demikian untuk menjaga daya beli rumah tangga miskin pada tinmgkat yang sama sebelum kenaikan BBM, maka pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung kepada RT sasaran pada tahun 2008 ini melalui infrastuktur presiden nomor 3 tahun 2008.

Dengan tujuan , untuk memberikan pemamahan yang lebih mendalam terhadap substansi dari program perlindungan social termasuk metodologi ,”untuk itu pelatihan perlu dilakukan agar hasil yang didapat benar-benar sesuai dengan yang diharapkan,”ujar Gunadi”.

Jumlah petugas yang berpartisipasi dalam kegiatan PPLS ini sebanyak 253 orang, yang terdiri dari 227 orang petugas dari seluruh desa maupun kelurahan serta pengawas dari kabupaten atau kecamatan sedbanyak 26 orang.

Lanjut Gunadi, pelatihan akan berlangsung dalam 3 (tiga) gelombang dan 6 (enam) kelas, di mulai pada hari sabtu 27 hingga 30 agustus nanti, gelombang kedua akan di gelar di penginapan amanah dan gelombang ketiga di ruang rapat sekretaris majelis ulama Indonesia. Setelah diadakannya pelatihan maka pendataan RT sasaran akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia, pada bulan Septemnber 2008,”pungkasnya”.

Dalam sambutan Plt Bupati yang disampaikan Pj Asisten I Drs Eddy Damansyah mengatakan, bahwa memang perlu program perlindungan sosia;l bagi masyarakat miskin dalam bentuk program kompensasi , dan pemerintah memandang perlu mengulang kembali kebijakan tentang subsidi BBM, sehingga subsidi yang selama ini dinikmati juga oleh golongan masyarakat mampu dialihkan untuk golongan masyarakat miskin,”jelas  Daman.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa kebijakan ini juga diperuntukkan bagi pembebas biaya pendidkan untuk tingkat tertentu, biaya pengobatan pada masyarakat miskin, subsidi beras, minyak goreng dan pembangunan prasarana pedesaan.dan kebijakan ini di sinergikan dengan kebijakan pemberdayaan