PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Kewenangan Camat Perlu Dievaluasi Secara Berkala

Pemerintahan    8 tahun yang lalu   
   1619 Kali

Sumber Foto: Para camat dan Sekcam tampak serius mendengarkan arahan dari Wabup Ghufron pada cara raker Camat se Kukar di Pendopo Wabup.

TENGGARONG – Wakil  Bupati  Kutai  Kartanegara  HM Ghufron Yusuf, Selasa ( 27/11 ) membuka rapat kerja  Raker  Camat Se-Kukar di Pendopo Wakil Bupati Kukar  .Raker  yang digeber oleh  Bagian Administrasi Pemerintahan Setkab Kukar  ini diikuti 36 ( tiga puluh ) enam peserta yang terdiri dari para camat beserta sekeretaris kecamatan dan kasi pelayanan umum se-Kukar.HM Ghufron dalam sambutannya mengatakan, pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, seyogjanya harus senantiasa dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten bersama SKPD terkait, sehingga kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat benar – benar efektif dilaksanakan dan dapat membantu tugas – tugas Bupati dalam kerangka efisiensi dan pembinaan kewilayahan.

Bahkan bilamana dirasakan perlu dan mendesak, kewenangan yang telah dilimpahkan dapat ditambah atau dikurangi berdasarkan kebutuhan dan efektifitas pelaksanaannya dimasing – masing wilayah. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah yaitu mendekatkan pelayanan kepada public, meningkatkan keadilan, demokrasi dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di daerah, tambah Ghufron.

Lebih jauh dikatakannya, bahwa dinamika otonomi daerah yang telah berjalan selama hampir dua belas tahun sejak tahun 2001 lalu, terus berproses hingga menemukan bentuknya seperti kita lihat dan rasakan saat ini. Undang – undang otonomi daerah nomor 22 tahun 1999, telah direvisi dan diganti dengan UU nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan turunannya.  Konsep pemikiran penyelenggaraan otonomi daerah dengan pendelegasian atau penyerahan urusan maupun kewenangan kepada unit pemerintahan yang lebih kecil, yang tujuan utamanya adalah mendekatkan momentumnya dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004. Oleh sebab itu, otonomi daerah tidak boleh berhenti pada tingkat Kabupaten /Kota saja, namun harus diteruskan ke tingkat kecamatan, bahkan kelurahan / desa. Hal ini diatur dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang desa dan kelurahan serta PP nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan.

Melalui Raker ini, HM Ghufron berharap para peserta dapat lebih memperkaya wawasan dan memahami  dan meningkatkan efektifitas , mengimplementasikannya dalam rangka mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan daerah diseluruh wilayah dengan mendekatkan pelayanan public yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya program PATEN di masing – masing kecamatan . Forum ini diharapkan lebih banyak bersipat dialog atau penyampaian dua arah sehingga dapat diperoleh umpan balik yang positif dari para peserta sebagai bahan masukan maupun evaluasi terhadap kebijakan Pemkab khususnya dalam rangka pelayanan masyarakat guna mengantisipasi dinamika masyarakat yang berkembang relative pesat.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setkab kukar  M Syaifuddin menagatakan raker tersebut dilaksanakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka memperkuat komitmen para penyelenggara pemerintahan di wilayah khususnya di kecamatan terutama dalam rangka penerapan program pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( PATEN ) di Kukar, sekaligus sarana untuk melakukan evaluasi sejauhmana upaya – upaya konkrit yang sudah dilakukan oleh masing – masing kecamatan dalam rangka persiapan penerapan pelayanan PATEN serta masalah – masalah terkait yang di hadapi.

“Rapat kerja ini diharapkan pada saat penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( PATEN ) di Kukar nanti mampu memberikan penguatan terhadapakselerasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagaimana diamanatkan PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan, sekaligus  mampu meningkatkan optimalisasi peran kecamatan dalam membangun akses dan meningkatkan mutu pelayanan sehingga pelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau, professional sehingga mendorong terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan,” ujar Syaifuddin. ( hmp 04 ).


TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://prokom.kukarkab.go.id

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini13 pengunjung
Minggu Ini1.023 pengunjung
Bulan Ini4.574 pengunjung
Total Pengunjung74.975 pengunjung
Total Klik1.968.154 Kali