PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Panwas Kecamatan Koordiansi dengan Pemkab

Pemerintahan    13 tahun yang lalu   
Noviyanto Rahmadi    1016 Kali

Sumber Foto:

Maksud kedatangan panwaslu tersebut meminta kejelasan operasional dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk panwaslu kecamatan yang tidak terkaper dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Kami kesini ingin mengetahui kejelasan anggaran panwaslu, khususnya anggaran panwaslu di tingkat kecamatan. Terus terang pekerjaan kami sangat berat, kendati demikian apa yang kita harapkan seperti halnya honor masih tersendat dan baru dibayar dua bulan dari masa kerja 10 bulan, dan belum lagi biaya lainnya” kata Ngatman Ketua Panwaslu kecamatan Tenggarong seberang. Ngatman menjelaskan bahwa dirinya, baru mendapatkan honor dua bulan dari masa kerja 10 bulan dengan rincian perbulannya Rp1 juta. “Masalah honor mungkin tidak jadi masaalah bagi kami, akan tetapi menyangkut masalah biaya kelengkapan sekretariat, seperti halnya komputer, mabeler, listrik, telpon, termasuk penjaga sekretariat, dan lainnya masih belum jelas” katanya.Setelah mengeluarkan unek-uneknya, masing-masing perwakilan ketua panwaslu beserta PPL. HM Aswin, menampung semua keluhan dan aspirasi yang dilontarkan. Dalam penjelasan Aswin kemarin menyimpulkan bahwa masalah anggaran bagi panwaslu kecamatan tersebut ada di Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kukar, bukan pada pemerintah daerah, “Seyogyanya bapak-bapak semua bisa bertanya di KPU, apakah ada anggaran diluar honor atau tidak, karna anggaran APBN itu turunnya di KPU bukan pada pemerintah, saya juga tidak tau persis berapa anggaran KPU tersebut” jelas Aswin kemarin.Dikatakan Aswin dari semua keluhan panwaslu tersebut pihaknya tetap akan memperjuangkan dan mencari jalan keluarnya, agar keluhan para ketua panwaslu dan PPL lainnya dapat teratasi.Untuk diketahui pahwa beberapa waktu lalu pihak kesbanglinmas beserta pemerintah setempat telah melaporkan permasalahan tersebut kepada provinsi bahkan dilanjutkan dengan menghadap Mendagri. Bukan hanya kaltim saja yang mengalami hal tersebut melainkan semua daerah di Indonesia, mengalami hal yang sama, namun lagi-lagi terbentur masalah undang-undang, alias tetap ditolak.Keluhan semua ketua panwaslu dan PPL tersebut lanjut Aswin akan tetap diupayakan dan dipertanyakan kembali kepada staf ahli mendagri, agar apa yang diharapkan semua ada kejelasan kembali.“Dalam peraturan ada tiga kreteria yang dibiayai yakni seperti pelaksanaan sosialisasi berkaitan dengan pemilu, kelancaran teransportasi pengiriman logostik pemilu, dan monotoriang kelancaran penyelengagran pemilu, ini yang bisa didanai oleh APBD. Kalau tidak berkaitan dengan itu silahkan saja buat statmen lainnya,” terang Aswin, menambahkan agar semua ketua panwaslu mengecek dana-dana apa saja yang tertera di dalam anggaran yang bersumber pada APBN. Kendati demikian permasalahan tersebut tetap akan diteruskan dan diperjuangkan. Kata Aswin.Setelah mendengar penjelasan tersebut, semua ketua panwaslu dan PPL kemarin memakluminya, walau demikian mereka tetap berharap ada penambahan anggaran operasional lainya. (hmp15).

TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: http://localhost:8041

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini255 pengunjung
Minggu Ini2.749 pengunjung
Bulan Ini10.511 pengunjung
Total Pengunjung255.734 pengunjung
Total Klik11.846.703 Kali