PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Pembekalan SIPP bagi Lurah dan Sekdes Se-Kukar

Pemerintahan    10 tahun yang lalu   
Noviyanto Rahmadi    696 Kali

Sumber Foto:

Abniansyah Utun mengatakan data yang dipublikasikan memang terkesan terlambat, hal ini mengingat prosedur data dibidang penanaman modal, melalui jenjang dari BKPM Pusat kemudian ke BPPMD Provinsi Kaltim lalu kemudian baru ke BPMPD Kukar, selain itu data Realisasi Investasi ini dapat diketahui setelah pihak penanam modal atau perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang didalamnya meliputi, keterangan perusahaan, perizinan penanaman modal yang dimiliki, realisasi investasi dan permodalan, penggunaan tenaga kerja, dan produksi dan pemasaran. Kata Abniansyah lagi, data realisasi investasi sebesar ± 2,5 Triliun ditahun 2010 seharusnya bisa lebih, hal tersebut diyakininya karena masih banyaknya penanam modal yang tidak menyampaikan LKPM, sehingga BPMPD Kukar tidak dapat menghimpun data yang dibutuhkan.”Dari data-data yang tertera dalam LKPM itulah, kami melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan dengan cara kompilasi,verivikasi serta mengevaluasi para penanam modal yang beroperasi diwilayah hukum Kabupaten Kukar,” kata Abniansyah Utun.Lebih lanjut dikatakannya, begitu pentingnya pihak penanam modal menyampaikan LKPM, sebagai alat pemantauan operasi penanam modal dilapangan, maka pihak BKPM mengeluarkan regulasi berupa payung hukum sebagai dasar untuk mengikat penanam modal agar mau dan suka rela menyampaikan LKPM ini yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Kepala BKPM (PERKA BKPM) No.13 tahun 2009 Pasal 4 Poin E tentang penyampaian LKPM, sedangkan tata cara serta sangsinya terinci pada Pasal 13 – 15 dalam PERKA-BKPM no 13 th 2009 tersebut.Dengan lahirnya Perka BKPM No 13 tahun 2009 tersebut, ia menghimbau kepada semua penanam modal yang beroperasi diwilayah hukum Kabupaten Kukar agar selalu kooperatif dan meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi dengan Pemerintah Kukar dalam hal ini BPMPD Kukar, yaitu dengan menyampaikan LKPM perusahaannya persemester atau yang bersifat tahunan, terlebih lagi jika ada perubahan dalam perusahaan ataupun dalam pemanfaatan fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah agar pemantauan dan pengendalian serta pendataan dapat dilakukan dengan Baik.Abniansyah Utun berharap perusahaan yang belum menyampaikan LKPM Perusahaannya dapat menyampaikan sendiri LKPM-nya, yaitu dapat disampaikan langsung ke BPMPD Kukar, atau melalui Via Pos, atau melalui pasilitas Sistim Pelayanan Informasi & Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang ijin aksesnya dapat membuat permohonan hak akses Kepada Kepala BPMPD Kukar.”Agar semuanya dapat berjalan secara efektif dan sesuai aturan yang berlaku, petugas BPMPD akan mendatangi perusahaan-perusahaan yang berada diwilayah Kukar yang belum menyampaikan LKPM perusahaannya,” ujar Abniansyah Utun lagi (hmp02)

TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://prokom.kukarkab.go.id

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini107 pengunjung
Minggu Ini1.290 pengunjung
Bulan Ini5.511 pengunjung
Total Pengunjung102.777 pengunjung
Total Klik2.709.103 Kali