PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Pemkab Kukar Berkunjung Ke Pemkab Berau

Pemerintahan    11 tahun yang lalu   
Noviyanto Rahmadi    462 Kali

Sumber Foto:

Sedangkan kreteria penunjukan langsung ini dilakukan dalam keadaan tertentu misalnya penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan, keselamatan masyarakat atau bencana alam yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda, ujarnya.Adapun kreteria pengadaan barang / jasa dengan penunjukan langsung untuk keadaan khusu meliputi pekerjaan dengan tarif resmi, hanya ada satu penyedia, pabrikan atau pemegang hak paten, produksi usaha kcil yang telah mempunyai pasar dan harga relatif stabil, kemudian pekerjaan kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan teknologi khusus, pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan ileh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, tambah Arif Rachman lebih rinci.Arif Rahman juga menjelaskan tentang sanggahan, yaitu apabila kita merasa keberatan terhadap keputusan panita lelang, sebab kita juga mempunyai hak untuk menyanggahnya,. Untuk itu , panitia atau pejabat pengadaan harus bertanggungjawab atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi sekaligus wajib menyampaikan bahan – bahan yang berkaitan dengan sanggahan peserta lelang.Peserta pemilihan penyediaan barang / jasa yang merasa dirugikan baik sendiri maupun bersama – sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan surat sanggahan kepada pejabat pembuat komitmen. Adapun penyebab sanggahan itu sendiri apabila adanya penyimpangan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan, kemudian adanya rekayasa yang menghalangi persaingan sehat, adanya penyalahgunaan wewenang oleh panitia atau pejabat berwenang oleh panitia atau pejabat berwenang lainnya.Arif juga mengatakan bahwa kita sebagai peserta penyedia barang dan jasa juga mempunyai hak untuk melakukan penyanggahan apabila kita menemui adanya unsur KKN diantara peserta, adanya unsur KKN antara peserta dan panitia, penyalaggunaan wewenang, penyimpangan dari ketentuan dan adanya rekayasa. Sedangkan masa sanggah 5 hari kerja sejak pengumuman lelang. Kemudian PPK wajib memberikan jawaban selambat – lambatnya 5 lima hari kerja, dan bila penyedia tidak puas dengan jawaban, dapat melakukan sanggahan banding selambat – lambatnya 5 ( lima hari kerja, kepala kantor atau lembaga, BUMN dan sebagainya wajib memberikan jawaban selambat – lambatnya 15 ( lima belas ) hari kerja.Mudah – mudahan Bimtek dan sertifikasi penyediaan barang dan jasa Pemerintah yang merupakan implementasi Kepres RI Nomor 80 tahun 2003 yang diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial Setkab Kukar ini bermanfaat dan mampu menghasilkan tenaga – tenaga yang trampil dan berdedikasi tinggi, ujar Arif Rachman. ( Betty- hmp 04 ).

TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://prokom.kukarkab.go.id

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini85 pengunjung
Minggu Ini1.268 pengunjung
Bulan Ini5.489 pengunjung
Total Pengunjung102.755 pengunjung
Total Klik2.708.680 Kali