PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Raperda Pelaksanaan APBD 2013 Disahkan, DPR Berikan Rekomendasi

Pemerintahan    6 tahun yang lalu   
   760 Kali

Sumber Foto: Wakil Bupati HM. Ghufron Yusuf menandatangani dokumen Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2013, menjadi Perda, disaksikan Ketua DPRD Salehudin, S.Sos, S.Fil dan Para wakil ketua DPRD.

TENGGARONG, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan beberapa catatan terhadap disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2013, karena Kukar masih sangat bergantung pada dana perinmbangan yang berasal dari dana bagi hasil migas.


Hal itu disampaikan ketua komisi III, Salehuddin dalam kesempatan membacakan keputusan DPRD terhadap disahkannya raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013  menjadi perda, pada rapat paripurna (rapar) ke 9, yang digelar diruang rapat paripurna DPRD, Selasa (30/9) Lalu.

Untuk itu tambah Salehuddin, DPRD memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dimasa yang akan datang, agar mengambil kebijakan-kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dengan  meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi  dalam pengelolaan keuangan daerah, serta  mencari alternatif untuk pembiayaan daerah.

Sementara itu Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati HM Ghufron Yusuf, mengatakan dengan telah dilakukan persetujuan bersama terhadap raperda tersebut, maka selanjutnya dapat dilakukan evaluasi oleh pemerintah propinsi bersamaan dengan evaluasi raperda dan raperbub perubahan APBD tahun 2014, hingga sampai pada proses pengesahan raperda menjadi perda.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan bahwa setelah melalui kerja keras yang panjang akhirnya pemkab Kukar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, atas laporan keuangan tahun anggaran 2013, hal Ini merupakan  bukti atas  keberhasilan dan perjuangan pemkab Kukar, dan meskipun ini suatu prestasi, namun hal ini tidak membuat berbangga diri dan lengah, untuk itu penyempurnaan instrumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta mengimplemantasikannya dalam proses penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pelaporan berikut pengawasannya, "Untuk itu kita bertekad mempertahankan WTP yang telah kita raih ini" Ujar Ghufron. 

Rapar ke-9 ini dipimpin oleh ketua DPRD Kukar yang baru, yaitu Salehudin, S.Sos,S.Fil yang didampingi para wakil ketuanya, dari jajaran eksekutif yang hadir sekdakab Edi Damansyah, Asisten I, Chairil Anwar, asissten III Mahmudan, para kepala SKPD pemkab Kukar. Diakhir acara dilakukan penandatanganan dokumen raperda oleh Wakil Bupati HM.Ghufron Yusuf dan Ketua DPRD Salehudin beserta para wakil ketua DPRD.(hmp12) 


TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://prokom.kukarkab.go.id

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini74 pengunjung
Minggu Ini1.261 pengunjung
Bulan Ini5.023 pengunjung
Total Pengunjung78.270 pengunjung
Total Klik2.082.248 Kali