PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Rita serahkan sertifikat lahan

Pemerintahan    9 tahun yang lalu   
   1170 Kali

Sumber Foto: Bupati Kukar Rita Widyasari saat menyerahkan sertifikat tanah kepada Asmie Aprilianie salah satu penerima proda dari kecamatan Tenggarong kelurahan baru.

TENGGARONG-Sertifikat tanah merupakan langkah nyata penataan administrasi pertanahan yang juga merupakan salah satu pokok implementasi agrarian  yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara melalui Bagian Administrasi pertanahan sekertariat Kab. Kukar  bersama Badan pertanahan Nasional(BPN) melakukan program sertifikasi Proda tahun 2010 dan 2011 , Prona 2011 serta penyerahan lahan sertifikat tanah lahan pembangunan RW Plaza pada Selasa(08/01) diruang Serbaguna kantor Bupati Kukar.

Acara  yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan penguatan hak-hak atas tanah masyarakat agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sebagai modal dasar kesejahteraan masyarakat dihadiri oleh Bupati Kukar Rita Widyasari di damping oleh  Ketua DPRD Kukar Awang Yacoub Luthman.
“Pemerintah punya kewajiban untuk memastikan bahwa rakyat punya hak untuk memiliki tanah yang dapat diolah untuk menopang kehidupan dan jangan biarkan masyarakat kehilangan akses atas tanah mereka hanya karena desakan investasi ataupun kepentingan lainya “ ungkap Rita Pada Saat memberikan sambutan.
Ia juga mengatakan bahwa pemerintah daerah melalui Bagian Administrasi pertanahan sekertariat Kab. Kukar  bersama Badan pertanahan Nasional(BPN dapat merencanakan dan melaksanakan Land-Reform didaerah melalui Re-Distribusi tanah kepada masyarakat petani non pemilik lahan atau petani penggarap.  “Utamakan para petani penggarap  yang masih  jauh dibawah garis kemiskinan agar hal ini dapat menjadi bagian dari langkah pengentasan kemiskinan yang telah dicanangkan”pintanya

Terkait dengan sertifikasi tambah Rita , harus diutamakan kegiatan sertifikasi untuk rakyat miskin dan juga pada lahan-lahan perkebunan plasma mandiri masyarakat agar rakyat dapat terlindungi dan mendapat kepastian hukun atas tanahnya.Rita juga meminta kepada BPN untuk menambah orang yang memiliki sertifikasi menghitung tanah.”Kukar itu memiliki  luas lahan yang sangat luas, mungkin sekitar 40X lipat kota Jakarta sehingga memputuhkan banyak pengukur sehingga proses pendataan tanah dikukar bisa berjalan dengan cepat” jelasnya.Sementara itu  Kepala Bagian Administrasi pertanahan sekertariat Kab. Kukar Setianto N. Aji mengatakan bahwa untuk tahun anggaran 2010 perjanjian kerjasama sertifikasi mas Bidang yarakat (Proda) sebanyak 399 bidang tanah yang dilaksanakan di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Muara Muntai sebanyak 5 bidang tanah, kecamatan Loa Kulu 82 Bidang tanah. Kecamatan Tenggarong  272 Bidang tanah, Kecamatan Muara Badak 13 Bidang tanah.

Sedangkan untuk tahun 2011 terdapat 230 Bidang Tanah yang dilaksanakan di 5 kecamatan yaitu Kecamatan kembang Janggut 14 bidang tanah, Kecamatan sebulu 30 Bidang tanah, Kecamatan Tenggarong 102 bidang tanah, Kecamatan Tenggarong sebrang 37 bidang tanah, kecamatan  Muara Badak 37 bidang tanah.
Menurut Setianto kegiatan sertifikasi tanah masyarakat tersebut dilaksanakan dengan dana APBD Kab. Kukar untuk bidang-bidang tanah pemukiman dengan luas maksimal 2.000 m2 dan tanah pertanian dengan luas maksimal 2 ha(20.000 m2).Dalam melaksanakan kegiatan tersebut Bagian Administrasi pertanahan sekertariat Kab. Kukar  juga merkendala dengan masalah berkas penguasaan tanah masyarakat yang tidak lengkap, berkas penguasaan tanah yang diragukan kebenarannya, letak dan ukuran tanah yang tidak sesuai, adanya tanah yang di usulkan untuk sertifikasi tetapi tetapi tanah tersebut tumpang tindih dan belum adanya bukti pembayaran pajak tanah(PBB)Pajak Bumi dan Bangunan.

Kedepan menurut Setianto, kegiatan sertifikasi tanah masyarak ini akan di khususkan pada warga miskin dan petani dengan bekerja sama dengan intansi terkait untuk membantu para warga miskin mendapatkan kepastian hukum dan hak atas tanah serta akses yang terkait dengan tanah.  Pelaksanaan sertifikasi akan dilakukan secara bertahap melalui identifikasi terlebih dahulu terhadap surat-surat penguasaan dan penggunaan tanah sehingga tanah yang telah bersertifikat nantinya dipastikan bersih dan tak ada lagi masalah tumpang tindih. (hmp09)


TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://prokom.kukarkab.go.id

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini105 pengunjung
Minggu Ini2.086 pengunjung
Bulan Ini8.040 pengunjung
Total Pengunjung132.865 pengunjung
Total Klik3.237.045 Kali