PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Wabup Ghufron, Membuka Sosialisasi UU No. 14/2008

Pemerintahan    8 tahun yang lalu   
   1387 Kali

Sumber Foto:

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) HM Ghufron Yusuf resmi membuka acara Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Senin (24/9) kemarin di Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Tenggarong. Dengan ditandai penyerahan mandau kepada dua narasumber yang nantinya membedah sosialisasi UU tersebut yang dihadiri 150 peserta perwakilan SKPD se-Kukar.       
Menariknya kegiatan yang digeber oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar ini menghadirkan dua narasumber yakni Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Soekartono dan pejabat Diskominfo Jawa Timur, Agus Dwi Muhanan.
Ghufron Yusuf, mengatakan informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik, juga merupakan hal penting dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
Dalam implementasi UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 61/2010 tentang pelaksanaan UU RI No. 14/2008, setiap badan publik diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIP). Yang bertugas membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi dan dokumentasi dibantu pejabat fungsional,” katanya.
Ghufron juga mengatakan sebuah good government itu memiliki tiga pilar yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Dengan adanya UU tersebut bukan berarti masyarakat bisa buka-bukaan dalam mengakses informasi dari suatu badan publik yang ada, dan batasan-batasan tertentu yang mengacu pada landasan hukum yang ada,” seruhnya, dihadapan peserta sosialisasi.
Sementara Surip S dalam laporannya, mengatakan sosialisasi ini dimaksudkan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Kemudian, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
Selanjutnya, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas,” jelasnya.
Dihadapan wakil bupati, Surip menambahkan dengan terbentuknya PPID di Kukar diharapkan akan dapat meningkatkan pengelola dan pelayanan informasi yang berkualitas dilingkup Pemkab Kukar. Dengan demikian diharapkan partisipasi peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, agar dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,” harapnya. (rahman/hmp05).  

TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://prokom.kukarkab.go.id

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini20 pengunjung
Minggu Ini1.036 pengunjung
Bulan Ini4.721 pengunjung
Total Pengunjung75.313 pengunjung
Total Klik1.977.577 Kali