PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Komisi I DPRD Kab.Sukabumi dan Komisi A DPRD Kab. Pesawaran Lampung kunjungi Kukar

Sosial Budaya    11 tahun yang lalu   
Noviyanto Rahmadi    490 Kali

Sumber Foto:

Dalam bimtek pengadaan barang dan jasa tersebut, Hadi juga menjelaskan tentang tujuan pengaturan dengan Kepres 80 tahun 2003 agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing transparan adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel. Sedangkan kebijakan umum adalah meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembankan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang / jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional.Ia juga menambahkan, didalam kebijakan umum juga dapat meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang / jasa, menyederhanakan ketentuan dan tata cra untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang / jasa sekaligus menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional. Ada 7 ( tujuh ) gagasan pokok dalam Kepres 80 Tahun 2003 yaitu prosedur perlu sederhana, ekonomi biaya tinggi di kurangi, usaha kecil perlu dilindungi dan diperluas peluang usahaya, konsistensi ketentuan perlu dijamin, persaingan usaha yang sehat perlu didorong, produksi dalam negeri perlu ditingkatkan penggunaannya sekaligus pengelola proyek dan penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas.Namun tidak bisa dipungkiri kita juga akan mengalami beberapa problem besar yaitu adanya inefisiensi yang didalamnya memuat proses dan tata cara yang tidak sederhana, persaingan tidak sempura dalam suatu lingkungan usaha sera rendahnya daya saing barang / jasa domestic, kemudian juga tentang bagaimana belanja yang efisien lemahnya daya saing nasonal, bagaimana memaksimalkan peran belanja pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian khususnya mendorong peningkatan daya saing, governance, ujar Hadi.Untuk menyederhanakan prosedur kualifikasi kita berkewajiban melakukan pasca kualifikasi untuk pelelangan umum, menyederhanakan persyaratan kualifikasi badan usaha dan pengadaan, kemudian larangan membuat kreteria dan persyaratan yang diskriminatif dan tidak obyektif, kemudian larangan kepada departemen / lembaga / pemerintah daerah menambah persyaratan yang bertentangan dengan Kepres.Agar Implementasi Kepres 80 Tahun 2003 ini dapat terwujud , perlu adanya transparansi bagi semua stakeholder, partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam rangka cheks and balances, akuntabilitas, tambah Hadi. ( Betty- hmp 04 )

TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://prokom.kukarkab.go.id

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini87 pengunjung
Minggu Ini1.449 pengunjung
Bulan Ini5.514 pengunjung
Total Pengunjung103.588 pengunjung
Total Klik2.725.116 Kali