PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Panwas Pilkada Kukar Tidak Pilih Kasih

Sosial Budaya    11 tahun yang lalu   
Noviyanto Rahmadi    576 Kali

Sumber Foto:

Sedangkan lanjut Endaryono penggalian potensi pajak melalui pertukaran dan kerjasama operasional yakni peningkatan koordinasi dan kerjasama operasional serta pertukaran data sangat penting dalam penggalian potensi pajak yang berguna untuk meningkatkan dana bagi hasil pajak ke daerah. “Untuk mewujudkan hal tersebut maka sangat diperlukan data penunjang diantaranya, data APBD, SIUP/SITU, IMB, data izin pengusahaan pertambangan (KP), Perkebunan, dan kehutanan, termasuk data bendahara dan lainnya. Untuk diketahui seperti dijelaskan Andi Setiawan mewakili Kepala Kantor Jenderal Derektorat Pajak wilayah Kaltim bahwa panutan perpajakan di Kukar ini merupakan yang pertama di Kaltim dan pada 2009 berhasil dikumpulkan Rp 1,4 triliun, atau 106 persen, melebihi target yakni 17 persen dari yang ditargetkan sekitar Rp 10,50 milyar,” jelasnya. Sedangkan permasalahan terkait pengalihan pengelolaan PBB & BPHTB 1) dijelaskan Endaryono lagi bahwa dalam UU No.28/2009 terdapat 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota, dan 2 (dua) diantaranya adalah jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak kabupaten/kota yaitu PBB perdesaan dan perkotaan, serta BPHTB pasal 180 pada saat UU PDRD berlaku UU No 12/1985 tentang PBB stdd UU No.12/1994 yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai perdesaan dan perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2013. Dengan demikian sepanjang belum ada peraturan daerah tentang PBB yang terkait dengan perdesaan dan perkotaan. UU No 21/1997 tentang BPHTB sttd UU No.20/2000 tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya UU PDRD.“Data sangat penting sebagai sarana meningkatkan kepatuhan WP dalam rangka mengamankan penerimaan pajak yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan transfer dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah, baik secara langsung dalam bentuk Bagi Hasil Pajak, maupun tidak langsung dalam penyaluran DAU dan DAK,” katanya. Endaryono menambahkan bahwa APBD sebagai salah satu cermin kemampuan ekonomi suatu daerah, sangat penting sebagai salah satu indikator potensi pajak yang ada di daerah tersebut. Pertukaran data dan kerjasama operasional antara instansi pemerintah daerah dan DJP, sangat berguna untuk merealisasikan potensi pajak menjadi penerimaan pajak. Dan persiapan Peraturan daerah, SDM (Pelatihan, Struktur Organisasi), Adminstrasi dan sarana penunjang terkait dengan pengalihan pengelolaan PBB dan BPHTB ke daerah. (irwan/hmp15)

TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://prokom.kukarkab.go.id

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini62 pengunjung
Minggu Ini1.061 pengunjung
Bulan Ini4.799 pengunjung
Total Pengunjung75.684 pengunjung
Total Klik1.985.827 Kali