PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Seminar pemenuhan hak dasar kebijakan penangulangan kemiskinan

Sosial Budaya    10 tahun yang lalu   
Noviyanto Rahmadi    1006 Kali

Sumber Foto:

Kebijakan Distamben Kukar sehingga memperpanjang masa daftar ulang ijin ini karena ditenggarai banyak perusahaan pemilik IUP/KP Batubara di wilayah Kukar yang belum memperbaharuinya. Bahkan sebagian besar yang telah mengajukan ijin perpanjangan IUP/PK ditolak karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Menurut Siaran Pers Sekretaris Distamben Kukar Akhmad Taufik Hidayat SIP MM mengatakan, dari 370 perusahaan pertambangan batubara pemegang IUP/KP yang telah melapor itu terdiri dari IUP Operasi Produksi sebanyak 106 Ijin dan IUP Eksplorasi 99 Ijin. Sedang untuk KP adalah Eksploitasi 40 Ijin, Eksplorasi 103 Ijin dan KP Penyelidikan Umum ada 22 Ijin. ”Sehingga semuanya yang telah melaporkan ijinnya itu klop 370 pemegang IUP/KP,” ujarnya. Dikatakan dari jumlah pemegang ijin IUP/KP yang mendaftar ulang tersebut ada beberapa yang telah memenuhi syarat dan kelengkapan berkasnya sehingga dipertimbangkan untuk dilanjutkan kembali. Jumlah yang memenuhi syarat dalam berbagai katagori itu mencapai 89 ijin sedang sisanya 281 ijin juga dalam berbagai katagori belum memenuhi syarat samasekali. Oleh karena masih banyak yang belum melengkapi persyaratan dan ada pula yang belum menyampaikan daftar ulang samasekali maka pihaknya memberikan kesempatan kedua untuk melakukan daftar ulang. ”Kesempatan kedua ini diberlakukan selama sepekan sejak Kamis 27 Januari lalu,” tandasnya. Diharapkan kepada perusahaan yang telah menyampaikan berkas permohonan perpanjangan ijin namun datanya kurang lengkap agar dalam waktu sepekan ini dilengkapi. Sementara bagi yang belum samasekali menyampaikan perpanjangan segera saja melakukan daftar ulang. Kalau daftar ulang ini diabaikan, Pemkab Kukar melalui Distamben akan melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu. ”Yaitu mencoret perusahaan pemilik IUP/KP tersebut dari daftar perusahaan yang beroperasi di Kukar, karena melanggar Undang-undang dan ketentuan lainnya,” katanya. Dikatakan kenapa harus melakukan daftar ulang bagi pemilik IUP/KP? Dijawabnya karena selain sudah merupakan ketentuan hukum juga pasti ada perkembangan dari kegiatan para pemegang IUP/KP di lapangan. Misalnya bagi pemilik IUP Operasi Produksi apakah memang benar benar telah melakukan kegiatannya dan sejauh mana hasil produksi yang telah dicapai selama ini. Sementara bagi pemegang ijin KP Penyelidikan Umum sampai dimana hasil penyelidikannya apakah ditingkatkan hingga menjadi Operasi Produksi. Oleh karenanya daftar ulang ini sangat penting artinya baik bagi perusahaan yang bersangkutan maupun Pemkab Kukar. ”Karena jika tidak melakukan daftar ulang bisa dianggap sebagai kegiatan ilegal atau melanggar hukum,”demikian ujarnya.(hmp6)

TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://prokom.kukarkab.go.id

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini53 pengunjung
Minggu Ini1.052 pengunjung
Bulan Ini4.790 pengunjung
Total Pengunjung75.675 pengunjung
Total Klik1.985.630 Kali