PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Sulaiman Gafur, Pimpin Rakoornis.

Sosial Budaya    10 tahun yang lalu   
Noviyanto Rahmadi    2421 Kali

Sumber Foto:

Dikatakan Sulaiman Gafur, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya melaksanakan sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya." Alasan dasar hak menguasai kewenangan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) mempunyai kewenangan merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut," jelas Sulaiman Gafur.Lebih lanjut Sulaiman, mengatakan berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9/1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ditegaskan bahwa “ dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah Hak Pengelolaan (HPL) pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari pemegang HPL”."Maka berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Penyelesaian Tanah Transmigrasi edisi September 2009 terdapat 133 kasus pertanahan di Wilayah Indonesia yang dibagi menjadi 3 kelompok, yakni Pemenuhan Hak Warga Transmigran, Tuntutan Penduduk, dan Tumpang Tindih dengan Investor," ujarnya.Menurut Dia, bahwa pada akhir-akhir ini disinyalir adanya indikasi penggunaan tanah/lahan HPL atas nama Deptnakertrans, oleh pihak lain tanpa seijin pemegang hak, sementara itu mengacu pada surat Menakertrans nomor : B.118/MEN/P4T-PTT/III/2006, HPL Transmigrasi tersebut masih akan dipergunakan untuk pembangunan lokasi-lokasi permukiman transmigrasi.Mendasari surat Menakertrans RI dimaksud Bupati selaku pimpinan wilayah mendapatkan mandat untuk mengamankan tanah/lahan HPL dimaksud. " Latar belakang tersebutlah yang mendasari perlunya Rakoornis ini dilaksanakan," pungkasnya.Sementara itu Kadisnakertrans Kukar, HM Nasir Umar, dalam paparanya mengungkapkan setelah melakukan peninjauan di lapangan tim menemukan beberapa permasalah pokok.Diantaranya PT. Bukit Menjangan Lestari (BML) Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi No. 540/18/KP-EP/DPE-IV/2006 Tanggal 8 Juni 2006 untuk Wilayah Sebulu, Tenggarong dan Loa Kulu. Ijin Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan No. 540/06/KP-AJ/DPE-VIII/2007 Tanggal 20 Maret 2007. Ijin Pertambangan Batubara di Kecamatan Tenggarong dan Desa Pondok Labu No. 590/543.5/012/A.Ptn. Ijin lokasi pertambangan di Kecamatan Loa Kulu belum dimintakan/diproses. Terindikasi adanya overlap dengan HPL Trans seluas 111 Ha.PT. Budi Duta Agro Makmur/PT. Hasfarm Product Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU01) No. AC.269701/16.03.10.02.2.00001 Tanggal 19 Oktober 1992. Terindikasi tumpang tindih dengan HPL Transmigrasi dimaksud seluas 2.714 Ha.PT. Borneo Agro Indah Ijin Bupati Kukar No. 41/DPN-K/IL-41/VI/08 Tanggal 12 Juni 2008. Terindikasi tumpang tindih dengan HPL Transmigrasi seluas 1.363 Ha.PT. Ketopong Damai Persada Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP)/Ijin Bupati Kukar No. 540/040/SKIP/DPE-IV/III/2006 Tanggal 7 Maret 2006. KP Penyelidikan Umum (PU)/Ijin Bupati Kukar No. 540/89KP-PU/DPE-IV/VIII/2006 Tanggal 2 Agustus 2006 KP Eksplorasi No. 540/026/KP-ER/ Terindikasi tumpang tindih dengan HPL Transmigrasi seluas 1.065 Ha.Kemudian PT. MHU Ijin PKP2B (Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Batubara) No.086.Ji/292/U/86 Tanggal 31 Desember 1986 Telah berproduksi komersial sejak 1988. Terindikasi tumpang tindih dengan HPL Trans seluas 3.598 Ha.PT. Niaga Mas Gemilang Ijin Bupati KUkar No.31/DPN-K/IL-31/V.2007 Tanggal 15 Mei 2007 telah diperpanjang sesuai SK Bupati Kukar No.31/DPN.K/IL-31/V.2008 Terindikasi tumpang tindih dengan HPL Transmigrasi seluas 4.662 Ha.PT. Jonggon Gerbang Sawit Ijin Bupati Kukar No.03/DPtn/UM-03/II-2004 Tanggal 25 Pebruari 2004 telah diperpanjang sesuai SK Bupati Kukar No.66/DPN.K/IL-64/X.2006 Tanggal 16 Oktober 2006. Terindikasi tumpang tindih dengan HPL Transmigrasi seluas 846 Ha," terang Nasir Umar.Selain itu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No.21/1997 tentang BPHTB Jo, UU No.20/2000 tentang Perubahan UU No.21/1997, PP No.8/1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, PP No.112 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, Peraturan Menteri Agraria No.9/1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Negara menjadi Hak Pakai atau Hak Pengelolaan, Peraturan Menteri Agraria No.1/1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.Sebagai analisa merujuk pada Peraturan UU yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud dan menggaris bawahi arahan Dirjen P4T pada rapat koordinasi masalah pertanahan transmigrasi Depnakertrans RI di Jogjakarta tanggal 7-9 Oktober 2009. Bahwa “ HPL Transmigrasi yang dikuasai oleh Badan Hukum dan atau para pihak maka penyelesaiannya berpedoman pada Peraturan Menteri Nakertrans RI No.03/MEN/III/2008 tentang Peranserta Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana telah dirubah melalui Permenakertrans RI No.PER.12/MEN/VI/2009”.(rahman/hmp05)

TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://prokom.kukarkab.go.id

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini21 pengunjung
Minggu Ini1.072 pengunjung
Bulan Ini4.202 pengunjung
Total Pengunjung68.686 pengunjung
Total Klik1.766.232 Kali